Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) berencana bangun Taman Komodo di pesisir pantai Kota Surabaya

RujakCengor -- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana membangun sebuah Taman Komodo. Taman Komodo tersebut akan menaungi populasi hewan Komodo yang masuk kategori hewan langka dunia yang ada di Kebun Binatang Surabaya yang kini jumlahnya sudah melebihi kapasitas tampung Kebun Binatang Surabaya. Dan Taman Komodo tersebut rencananya akan ditempatkan di wilayah pesisir pantai Kota Surabaya.

Wouw, idenya sangat brilian sekali. Seperti saat kita menyantap Rujak Cingur Suroboyo beramai-ramai, langsung ide-ide brilian pada bermunculan.

Sebagaimana diberitakan oleh portal kanalsatu.com, menyebutkan bahwa  Taman Komodo tersebut rencananya dibangun di wilayah pesisir pantai Kenjeran Surabaya yang saat ini masih tahap kajian.

"Wilayah-wilayah selain Kenjeran juga akan dikaji. Sehingga taman komodo belum tentu akan dibangun di pesisir Surabaya. Faktor utamanya lebih pada kondisi tanah," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) di sela menghadiri HUT salah media online di Surabaya, Rabu (1/4/15).

Menurut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) rencana pembangunan Taman Komodo merupakan bentuk antisipasi populasi Komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang sudah melebihi kapasitas tampung kandang Komodo Kebun Binatang Surabaya. 

Sejak 21 Februari hingga 7 Maret 2015, sebanyak 12 telur komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah menetas. Bayi-bayi komodo tersebut lahir dari satu induk yang bertelur sejak 23 Juli 2014. Mulanya, ada sebanyak 29 telur. Namun hanya 12 butir yang bisa menetas. Saat ini, jumlah total komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) sebanyak 70 ekor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 ekor berusia dewasa dan 13 ekor berusia satu tahun.

Kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), selain pembangunan Taman Komodo, sebenarnya masih ada solusi lain untuk mengantisipasi jumlah populasi satwa Komodo yang memiliki rnama latin "varanus komodensis" tersebut. Diantaranya dengan mengembalikan ke habitat asal di Kepulauan Nusa Tenggara.

"Tapi biaya pengirimannya mahal. Jadi, ada kemungkinan kami akan bikin Taman Komodo sendiri. Ini komodo di Kebun Binatang Surabaya (KBS) semakin banyak. Sekarang sudah ada lagi yang kecil-kecil," papar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma), walikota perempuan pertama Kota Surabaya si Kota Pahlawan itu.

sumber : kanalsatu.com

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah tuduhan pernah menikmati jatah kuota haji semasa Suryadharma Alie (SDA) jadi Menteri Agama RI, waou banget

RujakCengor -- Sidang praperadilan Suryadharma Alie dengan kasus tuduhan korupsi di Kementrian Agama RI semasa ia menjadi menteri, semakin seru dan terasa pedas bagi beberapa nama yang disebutkan pernah menikmati jatah kuota haji. Diantara nama yang disebut adalah Jusuf Kalla (JK) yang saat ini jadi Wapres RI dampingi Jokowi jadi Presiden RI.

Sepertinya pedasnya Rujak Cengor suroboyo masih kala pedas dengan pengakuan-pengakuan Suryadharma Alie  di persidangan pra peradilan. 

Sebagaimana dilansir oleh portal kanalsatu.com, republika.co.id, metrotvenews, dan beberapa media lain. Suryadharma Alie (SDA) mulai membuka dan menyebutkan satu persatu nama-nama pejabat pemerintahan RI yang pernah menikmati jata kuota haji, semasa beliau menjabat sebagai menteri agama RI. Diantara nama yang disebut adalah Jusuf Kalla (JK) yang saat ini jadi Wapres, namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membantah pengakuan tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan kalau dirinya tidak pernah memakai kuota haji dari Kementrian Agama era Suryadharma Alie (SDA). Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Suryadharma Alie (SDA) yang menyebutkan kalau dirinya pernah ikut menggunakan jatah kuota haji pada 2013 adalah fitnah.

"Itu fitnah, mengada-ada. Sama sekali saya tidak memakai kuota haji, karena (saya) diundang oleh Pemerintah (Arab) Saudi, tinggal di hotel, tempat, semuanya yang mengatur Pemerintah Saudi. Setiap hari makan kambing," ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/4/15).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memang mengakui keberangkatannya ke Tanah Suci saat itu bersamaan dengan Suryadharma Alie selaku Menteri Agama. Namun saat berhaji, JK mengklaim tidak pernah ada pertemuan dengan Suryadharma Alie (SDA) yang juga mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut. 

"Memang yang namanya haji harus bersamaan, masa iya berbeda waktu. Jadi tentu ada Menag (SDA) di situ, tapi tidak ketemu di Arafah," urai Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Saya diundang (Pemerintah Arab Saudi) sebagai ketua Palang Merah Indonesia (PMI) dengan beberapa ketua palang merah internasional dari banyak negara. Semua negara Islam diundang. Saya tidak pernah pakai kuota haji," tandas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Di dalam sidang praperadilan yang diajukan Suryadharma Alie (SDA) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kuasa hukum Suryadharma Alie (SDA), Jhonson Panjaitan menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menikmati jatah sisa kuota calon jemaah haji pada 2012-2013.

Selain Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan suaminya (alm) Taufik Kiemas juga ikut disebut menikmati sisa kuota haji. Bahkan, sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan RI serta anggota DPR juga diduga ikut menggunakan jatah sisa kuota haji.

"Ketika Pak Suryadharma Alie (SDA) menjadi Menag, ada sejumlah tokoh penting yang mendapat kuota haji. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Taufik Kiemas, dan beberapa orang penting lainnya," ungkap kuasa hukum Suryadharma Alie (SDA), Jhonson Panjaitan.

Di dalam materi gugatan, Suryadharma Alie (SDA) mempermasalahkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK. Kuasa hukum berpendapat, KPK tidak memenuhi syarat menangani kasus kliennya karena belum menemukan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar dari kasus Suryadharma Alie. Kuasa hukum juga beranggapan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada 2010-2013 tidak menjadi perhatian masyarakat.

Wouw, ternyata rujak cengor itu pedas sekali. Tapi sidang praperadilan Suryadharma Alie (SDA) dengan tudingan kasus korupsi di Kemenag, ternyata sangat pedas, danlebi pedas dari rujak cengor.

sumber : kanalsatu.com